Jumat, 31 Januari 2014

TELITI SEBELUM MEMILIH


Pemilihan umum (pemilu) 2014 yang akan berlangsung 9 April 2014 sudah di depan mata. Di ajang lima tahunan tersebut, warga yang telah memiliki hak pilih akan menentukan pilihannya. Mereka akan memilih (atau tidak memilih) calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Bermacam cara pun sudah dilakukan oleh para calon anggota DPRD, DPD, dan DPR RI (sebut saja caleg) untuk mengenalkan diri mereka kepada masyarakat. Mulai dari memasang iklan di media massa, memasang baliho  dimana-mana, memasang stiker, poster, hingga membuat kaos, kemasan rokok maupun air mineral bergambar caleg.

Bahkan banyak juga caleg yang memanfaatkan kesempatan musibah banjir untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, melalui pemberian bantuan sebagai bentuk kepedulian. Bantuan, yang biasanya berupa beras dan mie instan itu, tentunya bukan hanya sebagai bentuk kepedulian. Justru banyak yang menganggapnya sebagai ajang pencitraan. Yah, apapun itu alasannya, sah-sah saja. Daripada mereka yang tidak berbuat apa-apa. No action talk only (NATO).

Yang menjadi persoalan sekarang, masyarakat ternyata masih banyak yang bingung untuk menentukan pilihan. Tak jarang mereka justru apatis, atau tidak begitu peduli dengan banyaknya caleg yang bermunculan. Mulai dari caleg muka lama yang sudah membosankan, hingga caleg muka baru yang lagi senang-senangnya menyandang status "calon anggota dewan". Jadi jangan heran kalau masih muncul sikap pragmatis masyarakat, yang mengatakan "Siapa yang ngasih akan saya pilih !".

Kalau masyarakat masih pragmatis dalam memilih calon wakil rakyat, tentunya kita patut prihatin. Karena jangan-jangan anggota dewan yang terpilih nanti, hanya orang yang mampu secara finansial. Sementara kemampuan dan kapasitas yang dimiliki sama sekali tidak ada. Ini sangat mungkin terjadi. Akibatnya, kelak hanya akan menjadi pendengar yang baik di gedung wakil rakyat.

Memang dibutuhkan kecerdasan masyarakat pemilih, agar anggota dewan yang terpilih nanti benar-benar orang yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk menjadi wakil rakyat. Jadi sebelum menentukan pilihan pada tanggal 9 April 2014, sebaiknya harus teliti agar tidak salah pilih. Jangan pilih caleg yang tidak berpihak kepada rakyat atau hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Pilihlah caleg yang sudah terbukti mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Atau kalau mau memilih caleg muka baru, lihat bagaimana track recordnya di masyarakat. Semoga tidak salah pilih.(oet)






Anugerah Jurnalistik Pertamina EP Asset 3 Tahun 2013. Juara I Utoyo Prie Achdi (Radar Indramayu), Juara II Jejep (KC), dan Juara III Tardiarto (Rakyat Cirebon)


APBD Indramayu Terancam Bangkrut

INDRAMAYU – Jika melihat kerugian yang diderita akibat bencana banjir, anggaran penerimaan belanja daerah (APBD) kabupaten Indramayu 2014 terancam bangkrut. Betapa tidak, anggaran penanganan banjir membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Kerusakan infrastruktur juga menyebabkan penanganannya harus dilakukan secara cepat. Kerugian akibat banjir sendiri ditaksir mencapai Rp700 miliar.
Sekda Indramayu, H Ahmad Bachtiar SH mengatakan, kerugian  tersebut dihitung dari kerusakan infrastruktur jalan milik kabupaten, sejumlah bangunan rumah, sekolah, serta tambak dan sawah warga.
Dikatakannya, kerusakan jalan kabupaten diperkirakan mencapai 100 km lebih dengan kerugian hingga Rp100 miliar. Kemudisan tanggul sepanjang 36 km mengalami longsor dan 68 saluran irigasi rusak, dengan perhitungan kerusakan sekitar Rp1 miliar setiap kilometer.
Selain itu, banjir juga mengakibatkan sekitar 16.000 hektare tambak rusak dengan kerugian sekitar Rp160 miliar. Banjir juga menyebabkan 93.000 hektare sawah terendam, sehingga petani harus melakukan penanaman ulang.
"Luas areal pertanian hanya 15.000 hektare yang tidak terendam. Dibutuhkan sedikitnya ratusan miliar untuk memberikan bantuan bibit bagi para petani yang sawahnya terendam selama banjir terjadi,” katanya.
Data-data  tersebut belum termasuk kerusakan bangunan rumah tak layak huni yang mencapai 100 unit lebih serta 250 sekolah yang tergenang akibat banjir. Untuk mengganti kerugian materi akibat banjir, Pemkab Indramayu membutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.
"Dana APBD terbatas, dan akan bangkrut kalau tak ada bantuan provinsi maupun pusat. Apalagi anggaran tak terduga hanya Rp3 miliar dan peruntukannya pun untuk bantuan tanggap darurat. Sementara untuk pasca banjir, tidak akan cukup jika hanya mengandalkan APBD kabupaten,” ungkapnya.
Bachtiar mengakui, banjir yang terjadi awal tahun ini merupakan yang terbesar selama 30 tahun terakhir. Itu terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang mengakibatkan meluapnya sungai-sungai besar dan kecil ke wilayah Indramayu.
Sementara itu Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Indramayu, Dalam SH KN mengatakan, dengan jumlah kerugian yang cukup besar maka dibutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat."Kalau perbaikan atau penggantian kerugian semata-mata mengandalkan APBD Kabupaten, pasti bangkrut dan tidak bisa apa-apa,"ujarnya.
Sebagaimana  diketahui, anggaran belanja daerah 2014 dianggaran Rp2.134.559.695.000, dengan perincian untuk belanja tidak Langsung sebesar Rp1.280.271.354.000,- serta belanja langsung sebesar Rp854.288.341.000,-.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD kabupaten Indramayu, Hadi Hartono SE. Dengan jumlah kerugian yang cukup besar, tuturnya,  maka akan banyak pos anggaran yang tersedot untuk penanganan bencana banjir."Kalau tidak mendapat bantuan dari pusat dan provinsi. APBD yang kita miliki tidak akan mampu, kecuali penyelesaian atau rehabilitasi pasca banjir dianggarkan secara bertahap,"kata dia.(oet)

Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Indramayu membuat areal persawahan masih terendam, Kamis (30/1)